Landasan Kebijakan Pembangunan Indonesia

Uraian pada butir terdahulu menyadarkan kita untuk mengubah cara berpikir dari kesejahteraan

manusia sebagai fokus pembangunan menjadi keberlanjutan lingkungan sebagai fokus dari

pembangunan. Artinya pembangunan kita dilandasi pola pikir keberlanjutan lingkungan.

Cara ini akan mengarahkan kita pada penggunaan dan pengembangan sains dan teknologi

yang ramah lingkungan atau kita kenal sebagai teknologi hijau (green technology). Beberapa

contoh yang dapat kita lakukan ialah pemanfaatan ulang sumber daya alam, penggunaan

energi terbarukan,pemukiman berwawasan lingkungan, arsitektur berwawasan lingkungan, dst.

Sudah tentu semua perangkat pendukung untuk pembangunan termasuk berbagai

perundangan apa pun harus berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Pola pikir baru (new

school of thought) harus kita mulai, yaitu bahwa kesejahteraan hanya akan diperoleh jika

lingkungan kita berkelanjutan. Pola pikir ini digunakan dalam seluruh aspek pembangunan

perekonomian Indonesia. Jika diterapkan, kita akan hidup berkelanjutan.

 

Pertumbuhan Penduduk di Indonesia

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Misalnya pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1995 ke tahun 2000 adalah perubahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1995 sampai 2000.

Kegunaan

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang. Tetapi prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni mengenai tren fertilitas, mortalitas dan migrasi.

 

PERTAMBAHAN PENDUDUK dan LINGKUNGAN PEMUKIMAN

Penataan ruang tidak lagi semata menjembatani kepentingan ekonomi dan sosial. Lebih jauh dari kedua hal itu (ekonomi dan sosial), penataan ruang telah berubah orientasinya pada aspek yang benar-benar berpihak untuk kepentingan lingkungan hidup, sebagai konsekuensi keikut-sertaan Indonesia pada upaya menekan pemanasan global. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah ditegaskan mengenai tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Penataan ruang yang berpihak pada lingkungan hidup perlu ditegakkan bersama karena sebelumnya, logika penataan ruang yang hanya mengikuti selera pasar, dalam kenyataan telah mengancam keberlanjutan. Hal ini dapat dicermati dari keberadaan lahan-lahan produktif dan kawasan buffer zone berada dalam ancaman akibat konversi lahan secara besar-besaran untuk kepentingan penyediaan lahan yang mempunyai land rent tinggi seperti peruntukan lahan untuk permukiman, industri, perdagangan serta pusat-pusat perbelanjaan. Diperkirakan sekitar 15 ribu – 20 ribu ha per tahun lahan pertanian beririgasi beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, serta tidak sedikit kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) terdegradasi. Berdasarkan data (Bappenas, 2002) terdapat sekitar 62 Daerah Aliran Sungai (dari 470 Daerah Aliran Sungai) terdegradas akibat dari penebangan hutan yang tidak terkendali dari hulu sungai. Tekanan lingkungan lainnya adalah menyangkut laju urbanisasi yang akan tumbuh sekitar 4,4 persen per tahun. Oleh karena itu diperkirakan, pada tahun 2025 nanti terdapat sekitar 60 persen penduduk Indonesia (167 juta orang) berada di perkotaan. Bila penataan ruang tidak mengikuti logika pembangunan keberlanjutan, maka dapat dipastikan bahwa kota-kota besar yang telah berkembang saat ini akan selalu berada tekanan social yang sangat tinggi. Dilihat dari perspektif ekologis bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat berdampak kepada meningkatnya kepadatan penduduk, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan mutu lingkungan secara menyeluruh. Menurut Soemarwoto (1991:230-250) bahwa secara rinci dampak kepadatan penduduk sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang cepat terhadap kelestarian lingkungan adalah sebagai berikut:
(1) Meningkatnya limbah rumah tangga sering disebut dengan limbah domestik. Dengan naiknya kepadatan penduduk berarti jumlah orang persatuan luas bertambah. Karena itu jumlah produksi limbah persatuan luas juga bertambah. Dapat juga dikatakan di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, terjadi konsentrasi produksi limbah.
(2) Pertumbuhan penduduk yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang melahirkan industri dan sistem transport modern. Industri dan transport menghasilkan berturut-turut limbah industri dan limbah transport. Di daerah industri juga terdapat kepadatan penduduk yang tinggi dan transport yang ramai. Di daerah ini terdapat produksi limbah domsetik, limbah industri dan limbah transport.
(3) Akibat pertambahan penduduk juga mengakibatkan peningkatan kebutuhan pangan. Kenaikan kebutuhan pangan dapat dipenuhi dengan intensifikasi lahan pertanian, antara lain dengan mengunakan pupuk pestisida, yang notebene merupakan sumber pencemaran. Untuk masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian, maka seiring dengan pertambahan penduduk, kebutuhan akan lahan pertanian juga akan meningkat. Sehingga ekploitasi hutan untuk membuka lahan pertanian baru banyak dilakukan. Akibatnya daya dukung lingkungan menjadi menurun. Bagi mereka para peladang berpindah, dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat, berarti menyebabkan tekanan penduduk terhadap lahan juga meningkat. Akibatnya proses pemulihan lahan mengalami percepatan. Yang tadinya memakan waktu 25 tahun, tetapi dengan semakin meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan maka bisa berkurang menjadi 5 tahun. Saat dimana lahan yang baru ditinggalkan belum pulih kesuburannya.
(4) Makin besar jumlah penduduk, makin besar kebutuhan akan sumber daya. Untuk penduduk agraris, meningkatnya kebutuhan sumber daya ini terutama lahan dan air. Dengan berkembangnya teknologi dan ekonomi, kebutuhan akan sumber daya lain juga meningkat, yaitu bahan bakar dan bahan mentah untuk industri. Dengan makin meningkatnya kebutuhan sumber daya itu, terjadilah penyusutan sumber daya. Penyusutan sumber daya berkaitan erat dengan pencemaran. Makin besar pencemaran sumber daya, laju penyusunan makin besar dan pada umumnya makin besar pula pencemaran.
Tingkat laju pertumbuhan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan bukan mustahil akan menyalip Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 227 juta jiwa, sedangkan penduduk AS berjumlah 315 juta jiwa. Dari hasil survei, pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun bertambah 3,2 juta jiwa.

Secara kuantitas jumlah ini sama dengan jumlah seluruh penduduk Singapura. Kepala BKKBN Sugiri Syarief menunjukkan bahwa program KB ternyata mengalami stagnasi dengan angka rata-rata seorang wanita mempunyai anak selama masa subur secara nasional pada 2007 tetap berada di angka 2,6 dibanding 2003. Jumlah penduduk Indonesia saat ini menduduki nomor empat terbanyak di dunia setelah China dengan 1,3 miliar jiwa, India dengan 1,2 miliar, dan AS nomor ketiga dengan 315 juta. (Republika, 2 Juni 2009)

Bergesernya pola hidup masyarakat dan tingginya tuntutan hidup modern yang makin sulit dikejar menyebabkan terjadinya banyak stressor atau penyebab stress yang menyerang masyarakat metropolis. Tidak mengherankan bila gangguan kejiwaan pun menjadi salahsatu penyakit tren masyarakat kota dewasa ini. Indikatornya, jelas terlihat dari banyaknya pasien non psikosa (bukan kejiwaan) yang dirawat instalasi Ilmu Kedokteran Jiwa berbagai RSU.

Sebelum berakibat lebih parah, selayaknya kita bercermin pada berbagai kejadian khusus yang cenderung muncul di perkotaan. Jakarta, Surabaya, Medan dan kota besar lainnya tidak hanya tampak indah dengan gedung-gedung pencakar langit dengan arsitektur modern dan deretan mobil mewah yang berseliweran. Kota-kota ini tidak hanya gagah karena gemerlapnya lampu-lampu kota yang menghidupkan suasana malam. Namun, di balik gemerlap semua itu, kota ini juga mempunyai berbagai masalah pelik sebagai kota besar yang notabene menjadi sasaran kaum urban sebagaimana dialami kota-kota besar lain di berbagai belahan dunia.

Akumulasi berbagai masalah klasik akibat peningkatan jumlah penduduk kota yang cepat makin dirasakan dampaknya, mulai dari kemiskinan, pencemaran, pengangguran, hingga kriminalitas dan sebagainya. Diperburuk lagi, kini banyak problema lingkungan hidup kota sehingga pelestarian lingkungan makin berkurang dan perencanaan kota jadi tidak sesuai dengan kenyataan akibat pengaturan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) baik kota maupun propinsi yang sering tidak sinkron. Buntut dari rangkaian masalah itu tidak lain adalah tingkat daya dukung kota terhadap kehidupan warga yang makin rendah.

Mengalami Lonjakan

Secara umum, pertumbuhan penduduk kota-kota di dunia cenderung mengalami lonjakan yang sangat fenomenal, sementara pada saat yang sama, kualitas lingkungan cenderung menurun. Lebih dari setengah jumlah penduduk di dunia sekarang ini tinggal di perkotaan. Masalah-masalah perkotaan, seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara, perumahan dan pelayanan masyarakat yang kurang layak, kriminal, kekerasan dan penggunaan obat-obat terlarang menjadi masalah yang harus dihadapi masyarakat perkotaan. Sangat wajar, apabila kecenderungan tersebut terus-menerus tidak ditangani maksimal, ibarat bola salju yang makin lama makin membesar, dan akhirnya memicu runtuhnya kekuatan psikologis masyarakat.

Jika penduduk Surabaya tahun 2010 diasumsikan berjumlah 5 juta jiwa, berarti setiap jiwa hanya disuplai oleh lingkungan alam lebih kurang seluas 650 meter persegi, padahal dalam suplai udara bersih, tidak ada ruang lagi untuk mendapatkannya. Penyebabnya adalah jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang makin meningkat sehingga akan menghasilkan gas polutan bahan-bahan insektisida. Masalah polusi udara di dalam ruangan adalah yang paling kerap kita hadapi sehari-hari. Menurut laporan EPA (Environmental Protection Agency) 26.000 jiwa meninggal dalam setiap tahunnya yang diakibatkan dari polusi udara dalam ruangan. Sementara menurut laporan WHO sebanyak 12,5 juta jiwa mengalami gangguan kesehatan akibat polusi udara tersebut.(Sardiyoko:2002)

 

Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pendidikan

 

MENINGKATKAN mutu pendidikan, benar-benar tidak bisa hanya dengan wacana. Apalagi hanya bermodalkan ota. Buktinya? Bertahun-tahun wacana peningkatan mutu pendidikan di daerah ini, tapi hasilnya tetap saja mengecewakan.
Lama terdengar, Kota Padang adalah pusat pendidikan di Sumatra Barat. Sumbar itu sendiri, menjadi bagian dari industri otak terkenal di kawasan Asia Tenggara. Pada masa lalu, sejarah memang telah membuktikan, daerah ini mampu menghasilkan pemikir-pemikir berotak cemerlang. Orang-orang pintar hasil didikan lembaga-lembaga pendidikan di Kota Padang khususnya, Sumbar umumnya, telah berkiprah di berbagai lini kehidupan. Mereka menjadi penentu jalannya sejarah di negara ini. Sekali lagi, sayang, itu hanya fakta sejarah.
Beberapa waktu belakangan, keinginan untuk merebut posisi sebagai industri otak itu, kembali jadi wacana. Di Kota Padang, berbagai seminar, lokakarya dan wacana-wacana publik yang dilontarkan para politisi dan eksekutif. Tema tidak terlepas dari beragam upaya yang layak tempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus igus merebut kembali posisi sebagai kawasan industri otak.

Wacana itu terus bergulir, dari kantor balaikota ke khalayak, ditingkahi analisa-analisa pakar, dipercantik oleh alunan sorotan dari legislatif. Akhirnya, suaranya pun jadi sayup-sayup sampai, lama-kelamaan hilang tak berbekas. Satu wacana telah hilang. Tak lama setelah itu, muncul lagi wacana baru, temanya saja, tingkahnya tak jauh beda dari lagu lama. Tapi hasilnya? Pendidikan kita tetap saja terpuruk, terpur­uk, dan terpuruk.
Realitas demikian pun masih melahirkan beragam wacana. Buntutnya? Antarlembaga saling salah-menyalahkan. Tak ada yang secara spor­tif mengaku berasalah, apalagi yang dengan jantan mengaku bahwa anjloknya prestasi itu adalah karena dia.
Tak ingin persoalan jadi berlarut-larut, Komisi D DPRD Kota Padang mengambil inisiatif, di bawah pimpinan Zulherman Dt. Bagindo Sati, S.Pd., MM, selaku ketua komisi, arahan H. Masdi Ardi, wakil ketua DPRD Kota Padang selaku Koordinator Komisi D, maka seluruh anggota komisi ini mengambil inisiatif untuk menga­jukan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pendidikan.
Kota Padang, tuturnya, dewasa ini telah memiliki sejumlah lembaga pendidikan berkualitas, baik di tingkat dasar dan menengah maupun perguruan tinggi. Sayangnya, kata Zulherman, lembaga-lembaga berkualitas itu belum memiliki standar umum yang bisa membuktikan kualitasnya secara ril dan konkret
Pada tahun 2003 Padang memiliki 354 sekolah dasar negeri dan 60 sekolah dasar swasta, 35 SLTP negeri dan 38 SLTP swasta, 14 SMU negeri dan 31 SMU swasta. Perguruan tinggi yang ada sebanyak 61 buah terdiri atas universitas, institut, akademi dan politeknik. [1] Empat perguruan tinggi negeri yang bertempat di kota Padang adalah Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Politeknik Negeri Padang dan Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol. Universitas Andalas yang didirikan pada tahun 1957 merupakan universitas tertua di luar Jawa. Setelah sebelumnya tersebar di beberapa tempat di kota Padang, kampus baru telah dibangun di bukit Limau Manis di sebelah timur Kota Padang. Universitas Negeri Padang sebelumnya bernama IKIP Padang memiliki kampus di Air Tawar.
dan sekarang(2009)kampus Universitas Andalas yang berlokasi di Jln.Proklamasi no 77 di gunakan sebagai kampus yang bersistem reguler mandiri atau yang di sebut dengan extensi yaitu jalur penerimaan mahasiswa diluar tes SPMB.

 

Pertumbuhan Penduduk Dan Penyakit Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup

 

Kemampuan manusia untuk mengubah atau memoditifikasi kualitas lingkungannya tergantung sekali pada taraf sosial budayanya. Masyarakat yang masih primitif hanya mampu membuka hutan secukupnya untuk memberi perlindungan pada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang sudah maju sosial budayanya dapat mengubah lingkungan hidup sampai taraf yang irreversible. Prilaku masyarakat ini menentukan gaya hidup tersendiri yang akan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan yang diinginkannya mengakibatkan timbulnya penyakit juga sesuai dengan prilakunya tadi. Dengan demikian eratlah hubungan antara kesehatan dengan sumber daya social ekonomi. WHO menyatakan “Kesehatan adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental dan sosial serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit”.Dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Dalam Bab 1,Pasal 2 dinyatakan bahwa “Kesehatan adalah meliputi kesehatan badan (somatik),rohani (jiwa) dan sosial dan bukan hanya deadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan”. Definisi ini memberi arti yang sangat luas pada kata kesehatan. Keadaan kesehatan lingkungan di Indonesia masih merupakan hal yang perlu mendapaat perhatian, karena menyebabkan status kesehatan masyarakat berubah seperti: Peledakan penduduk, penyediaan air bersih, pengolalaan sampah, pembuangan air limbah penggunaan pestisida, masalah gizi, masalah pemukiman, pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, populasi udara, abrasi pantai,penggundulan hutan dan banyak lagi permasalahan yang dapat menimbulkan satu model penyakit.
Jumlah penduduk yang sangat besar 19.000 juta harus benar-benar ditangani masalah.pemukiman sangat penting diperhatikan. Pada saat ini pembangunan di sektor perumahan sangat berkembang, karena kebutuhan yang utama bagi masyarakat. Perumahan juga harus memenuhi syarat bagi kesehatan baik ditinjau dari segi bangungan, drainase, pengadaan air bersih, pentagonal sampah domestik uang dapat menimbulkan penyakit infeksi dan ventilasi untuk pembangunan asap dapur. Indonesia saat ini mengalami transisi dapat terlihat dari perombakan struktur ekonomi menuju ekonomi industri, pertambahan jumlah penduduk, urbanisasi yang meningkatkan jumlahnya, maka berubahlah beberapa indikator kesehatan seperti penurunan angka kematian ibu, meningkatnya angka harapan hidup ( 63 tahun ) dan status gizi. Jumlah penduduk terus bertambah, cara bercocok tanam tradisional tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan kemampuan daya pikir manusia, maka manusia mulai menemukan mesin-mesin yang dapat bekerja lebih cepat dan efisien si dari tenaga manusia.

 

PERTUMBUHAN PENDUDUK dan KELAPARAN

 

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat akan mengakibatkan kebutuhan jasmani lebih banyak lagi, terutama dalam bentuk kebutuhan pokok yaitu makanan, jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan KELAPARAN. Jika kita melihat keadaan yang sebenarnya di Negara kita masih banyak orang yang kelaparan, ini semua Karena factor ekonomi, factor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, dalam hal ini apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi problem tersebut ???. pemerintah haruslah menyediakan produksi pangan yang harus mencukupi, untuk menjaga kekurangan pangan jika sewaktu-waktu, dunia mengalami krisis pangan, pemerintah harus memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan yang paling penting pemerintah harus meningkatkan pendidikan pertanian supaya dalam bidang pertanian kita tidak mangalami penurunan, misalnya terciptanya varietas baru, yang dapat membatu peningkatan hasil pertanian menjadi dua kali lipat, dan pemerintah harulah menstabilkan perekonomian dibidang pertanian misalnya harga pupuk, kompos, pestisida. Jika pemerintah menaikkan harga kebutuhan pertanian tersebut maka petani-petani dinegara kita akan merasa rugi dalam arti tidak mendapat hasil yang lebih bagus lagi.

 

 

Kemiskinan dan Keterbelakangan

Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan fenomena sosial yang

menjadi atribut negara-negara dunia ketiga. Fenomena ini juga merupakan

kebalikan dari kondisi yang dialami oleh negara-negara maju yang memiliki

atribut sebagai “ model”. Untuk memahami definisi dan asal mula kemiskinan

dan keterbelakangan, kita dapat melakukan kajian dengan cara :

 

1. Mengadakan telaah terhadap kemiskinan dan kosakata kemiskinan seperti

yang dilakukan oleh Friedmann (1992: 160) dan Korten (1985: 67);

 

2. Membandingkan dengan konsep-konsep modernisasi sebagai kebalikan

yang diametral dari kemiskinan dan keterbelakangan seperti yang

dikemukakan oleh para pakar yang terkumpul dalam ontologi

“Modernization : The Dinamics of Growth” (Myron Weiner, 1967).

Hampir di setiap negara, kemiskinan selalu terpusat di tempat-tempat

tertentu, yaitu biasanya di perdesaan atau di daerah-daerah yang kekurangan

sumber daya. Persoalan kemiskinan juga selalu berkaitan dengan masalahmasalah

lain, misalnya lingkungan.

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok

tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam

rumah tangga miskin, mereka sering merupakan pihak yang menanggung beban

kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak,

mereka juga menderita akibat adanya ketidak merataan tersebut dan kualitas hidup

 

masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan

kesehatan dan pendidikan. Selain itu timbulnya kemiskinan sangat sering terjadi

pada kelompok-kelompok minoritas tertentu.

Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan

(inequality). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan berkaitan erat

dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sedangkan

ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada

tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja dan

tingkat kemiskinan sangat tinggi.

Menurut Kuncoro, (1997: 102–103). Mengemukakan bahwa kemiskinan

didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.

Definisi tersebut menyiratkan tiga pernyataan dasar, yaitu :

 

  1. Bagaimanakah mengukur standar hidup ?

 

  1. Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum ?

 

3. Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah

kemiskinan yang begitu rumit ?

 

Untuk memahami lebih jauh persoalan kemiskinan ada baiknya

memunculkan beberapa kosakata standar dalam kajian kemiskinan (Friedmann,

1992: 89) sebagai berikut :

1. Powerty line (garis kemiskinan). Yaitu tingkat konsumsi rumah tangga

minimum yang dapat diterima secara sosial. Ia biasanya dihitung

berdasarkan income yang dua pertiganya digunakan untuk “keranjang

pangan” yang dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan

kalori dan protein utama yang paling murah.

 

2. Absolute and relative poverty (kemiskinan absolut dan relatif). Kemiskinan

absolut adalah kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum

dan karenanya tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan relatif

adalah kemiskinan yang eksis di atas garis kemiskinan absolut yang sering

dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok non

miskin berdasarkan income relatif.

 

3. Deserving poor adalah kaum miskin yang mau peduli dengan harapan

orang-orang non-miskin, bersih, bertanggungjawab, mau menerima

pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan.

 

4. Target population (populasi sasaran adalah kelompok orang tertentu yang

dijadikan sebagai objek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka

dapat berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh

tani yang tak punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan

wabah, serta penghuni kampung kumuh perkotaan.

Friedmann juga merumuskan kemiskinan sebagai minimnya kebutuhan

dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976.

Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut :

 

1. Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan,

sandang, papan dan sebagainya).

 

2. Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk

komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik,

angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan).

 

3. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi

mereka

 

4. Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang

lebih luas dari hak-hak dasar manusia.

 

5. Penciptaan lapangan kerja (employment) baik sebagai alat maupun tujuan

dari strategi kebutuhan dasar.

 

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbedabeda.

Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan

hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya

rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan

minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Adapun pengeluaran

kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan,

sandang, serta aneka barang dan jasa. Selama periode 1976 sampai 1993, telah

terjadi peningkatan batas garis kemiskinan, yang disesuaikan dengan kenaikan

harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Batas garis kemiskinan

ini dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Garis kemiskinan lain yang paling dikenal adalah garis kemiskinan

Sajogyo, yang dalam studi selama bertahun-tahun menggunakan suatu garis

kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Sajogyo mendefinisikan batas garis

kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras.

Dengan menerapkan garis kemiskinan ini kedalam data SUSENAS (Survei Sosial

Ekonomi Nasional) dari tahun 1976 sampai dengan 1987, akan diperoleh

persentasi penduduk yang hidup di bawah kemiskinan (dalam Kuncoro, 1997:

116).

Kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek

sosial, ekonomi, budaya, politik dan aspek lainnya (Sumodiningrat, 1989: 26).

 

Sedangkan Kartasasmita (1997: 234) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan

masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan

keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat

miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya

kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang

mempunyai potensi lebih tinggi(Kartasasmita, 1997: 234). Hal tersebut senada

dengan yang dikatakan Friedmann yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai

akibat dari ketidak-samaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan

sosial (Friedmann , 1992: 123).

Namun menurut Brendley (dalam Ala, 1981: 4) kemiskinan adalah

ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat

oleh Salim yang mengatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai

kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok(Salim

dalam Ala, 1981: 1). Sedangkan Lavitan mendefinisikan kemiskinan sebagai

kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu

standar hidup yang layak.

DAFTAR PUSTAKA:

  1. Heryawan, Ahmad.”Landasan Kebijakan Pembangunan Indonesia”. http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/lingkungan-hidup/6694-hak-asasi-lingkungan-sebagai-landasan-pembangunan.pdf (diakses tanggal 20 Agustus 2009)
  2. Statistic Indonesia.”Pertumbuhan Penduduk”.  http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/220/220/ (diakses tanggal 15 Oktober 2010)
  3. Bhezt.”Pertambahan Penduduk dan Lingkungan Pemukiman”. http://www.abhest.co.cc/2010/03/pertambahan-penduduk-dan-lingkungan.html (diakses tanggal 2 Maret 2010)
  4. Musanif, Musriadi.”Padang Butu Perda Pendidikan”. http://musriadi.multiply.com/journal/item/43/PADANG_BUTU_PERDA_PENDIDIKAN (diakses tanggal 3 Juli 2007)
  5. Bassist.” Pertumbuhan Penduduk Dan Penyakit Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup”. http://rikobassist.blogspot.com/2009/11/pertumbuhan-penduduk-dan-penyakit-yang.html (diakses tanggal 10 November 2009)
  6. Simanullang, Okto Duapan.” Pertumbuhan Penduduk dan Kelaparan”.http://okto-sumberdayaalam-okto.blogspot.com/2009/11/pertumbuhan-penduduk-dan-kelaparan.html (diakses tanggal 11 November 2009)
  7. Bahri, Syaiful.” Masalah Kemiskinan”. http://www.damandiri.or.id/file/syaifulbahriunairbab2.pdf