Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Keterkaitan dan keseluruhan aspek lingkungan telah memberi konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut membuat pembangunan memiliki beberapa kelemahan, yang sangat menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang semestinya dalam mengelola usaha dan atau kegiatan yang mereka lakukan, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan dan penegakan sistem hukum serta upaya rehabilitasi lingkungan. Menurut Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1997), kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :

  • Regulasi Perda tentang Lingkungan.
  • Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
  • Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
  • Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
  • Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
  • Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
  • Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas yang disebabkan oleh tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan. Permasalahan yang terjadi tersebut memerlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup yang secara umum telah diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982.

Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaannya berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya. Undang-undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup dan ditunjang dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.

KARAKTERISTIK SUMBER DAYA ALAM

Sumberdaya alam mencakup pengertian yang sangat luas, merupakan unsur pembentuk lingkungan yang sangat kompleks, dinamis, satu sama lain saling berinteraksi. Owen (1980) mendefinisikan SDA sebagai bagian dari lingkungan alam (tanah, air, padang penggembalaan, hutan, kehidupan liar, mineral atau populasi manusia) yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

SDA Inexhaustible adalah sumberdaya alam yang tidak akan habis.  Akan tetapi tidak berarti ketersediaannya tidak  terbatas, bahkan apabila salah kelola sumberdaya alam tersebut dapat mengalami kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi secara optimal.  Misalnya, jika terjadi kerusakan daerah tangkapan sungai yang menyebabkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah, maka air akan lebih banyak mengalir sebagai aliran permukaan yang akan menimbulkan erosi, sedimentasi, banjir pada musim hujan, dan kekurangan air pada musim kemarau dan banyak lagi dampak terusannya.

SDA exhaustible merupakan sumberdaya yang dapat habis, sekali kita gunakan habis maka sumberdaya tersebut tidak akan ada lagi (Setidaknya diperlukan ratusan bahkan ribuan tahun untuk pembentukannya, misalnya pembentukan tanah memerlukan waktu 500.000 taun) (Alikodra 2000).  SDA exhaustible dikelompokan lagi menjadi SDA maintainable dan nonmaintainable.

Pengelompokan karakteristik SDA ini merupakan rambu-rambu bagi kita untuk berfikir bijak dalam mengelolanya agar diperoleh hasil yang optimal.

Karakteristik penting lain dari SDA adalah penyebarannya tidak merata di permukaan atau di dalam perut bumi.  Di beberapa tempat terdapat potensi sumberdaya yang beranekaragam dengan jumlah yang banyak.  Sementara di daerah lain jenis dan jumlahnya sedikit.

Reformasi Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Meskipun telah diluncurkan TAP MPR yang mengatur pengelolaan SDA, namun implementasi dari TAP MPR tersebut dalam kerangka kebijakan yang implementatif akan sangat tergantung pada ada tidaknya kemauan politik pemerintah. Apalagi jika TAP MPR tersebut, sekedar sebagai “instrumen politik” untuk memuaskan publik dan mengkesampingkan penataan hukum (kebijakan) dan kelembagaan dalam pengelolaan SDA.

Kesungguhan pemerintah dan politisi yang mempunyai kekuatan dalam pengambilan keputusan sangat diharapkan oleh publik dalam penataan keagrariaan dan pengelolaan SDA dengan melakukan perubahan yang signifikan berbagai ketentuan perundangan sektoral yang selama ini memberi legitimasi bagi eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam. Meskipun, implikasi dari pembaruan tersebut justru akan membatasi kekuasaan pihak tersebut dalam pengelolaan SDA yang selama ini dapat memberi pemasukan bagi biaya-biaya politik. Serta, akan semakin memperluas partisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan pembaruan keagrariaan dan pengelolaan SDA. Demikian halnya dengan penataan sistem pengendalian lingkungan hidup, jika akan berakibat memojokkan berbagai kalangan industri, termasuk perusahaan multinasional, yang selama ini banyak menggunakan teknologi negara industri maupun sebagai pemasok kebutuhan bahan baku atau konsumsi masyarakat negara-negara industri maju. Komitmen politik pemerintah dan politisi akan mendapatkan ujian dan penilaian dari publik pada permasalahan ini.

Menurut Kelompok Kerja Ornop untuk Pembaruan Agraria dan PSDA ada beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan oleh MPR agar ketetapan yang dilahirkan tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat antara lain :

  1. adanya penyelesaian konflik dalam masyarakat melalui inventarisasi konflik sumber daya alam yang terjadi pada masa lampau sampai sekarang, pembentukan sebuah badan nasional yang bertugas khusus memfasilitasi proses penyelesaian konflik, serta pembentukan badan pengadilan ad hoc yang menerima dan melanjutkan kerja badan nasional dengan mengeluarkan putusan-putusan berkekuatan hukum agar pihak yang bersengketa mematuhinya;
  2. adanya penataan struktur penguasaan sumber daya agraria dan sumber daya alam, pemulihan ekosistem yang telah rusak, pembaruan peraturan perundang-undangan dengan meninjau ulang peraturan perundang-undangan sektoral dan daerah yang berkaitan dengan sumber daya agraria/sumber daya alam, membangun kembali payung perundangan sebagai pegangan semua peraturan sektoral dan daerah;
  3. mengupayakan tercapaianya integrasi dan sinkronisasi kebijakan antar sektor, serta mengusahakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam melalui perencanaan anggaran negara.

Bagi kalangan yang menghendaki amandemen Pasal 33 UUD 1945, akan menunggu kerja DPR dan pemerintah dalam menterjemahkan TAP MPR dalam kebijakan yang lebih operasional, seperti UU. Jika dua institusi tersebut lambat meresponnya, maka dalam Sidang Tahunan MPR 2002, tuntutan terhadap amandemen pasal 33 UUD 1945 akan muncul lagi. Khususnya yang berkaitan dengan substansi hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bagi generasi sekarang dan mendatang, yang berarti harus terdapat undang-undang yang menjamin atas hak tersebut.

Desakan amandemen pasal 33 UUD 1945 dialamatkan untuk menambah pasal-pasal yang dapat menterjemahkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam. Termasuk juga substansi yang mengatur kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan negara yang mendukung tuntutan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan kelembagaan yang menjamin partisipasi luas para pihak.

Disamping agenda penting yang harus diselesaikan sebagai implikasi dari TAP MPR, adalah mengkaji ulang perundangan-undangan bidang sumber daya alam yang bersifat sektoral seperti UU pertambangan, UU kehutanan, dan lain-lain. Berpijak atas hal ini, perlu ada payung kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara utuh menyeluruh dan komprehensif, sebagai bagian dari reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Langkah berikutnya, reformasi kebijakan harus diikuti dengan reformasi kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini karena persoalan keberadaan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam akan sangat mempengaruhi efektifitas pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan arah reformasi kebijakan itu sendiri. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan reformasi atas berbagai departemen sektoral yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Perikanan dan Kelautan. Beberapa desakan yang mengemuka adalah perlu terdapat kaji ulang atau peninjauan kembali sentralisasi dan sektoralisasi pengelolaan sumber daya alam yang selama ini mengakibatkan pengelolaan tidak terintegrasi sehingga memperparah degradasi lingkungan hidup.

Manusia sebagai pengolah informasi

Model Umum Manusia Sebagai Pengolah Informasi

Secara sederhana model manusia sebagai pengolah informasi meliputi sensory receptor (mata, telinga, hidung, dll), yang menangkap sinyal dan mentransmisikannya ke processing unit (otak dengan tempat penyimpanan). Hasil dari proses berupa output respon (fisik, bicara, menulis, dll).

Kapasitas yang dimiliki manusia untuk menerima input dan menghasilkan output (respon) terbatas. Ketika kapasitas manusia untuk memproses informasi telah penuh, kelebihan beban (overload) informasi dapat menyebabkan berkurangnya laju respond dan merosotnya performansi.

Sistem Pemrosesan Informasi Manusia

Newwll-Simon Model menjelaskan bahwa sistem pemroses informasi manusia (the human information processing system) meliputi prosesor, sensor input, motor output, dan tiga jenis memori; long-term memory (LTM), short-term memory (STM), dan external memory (EM). Operasi sistem tersebut lebih bersifat serial disbanding paralel. Ini artinya bahwa manusia hanya dapat melaksanakan pemrosesan terhadap satu informasi dalam satu waktu, sedangkan komputer dapat beroperasi baik secara serial maupun paralel.

Tetapi fakta bahwa manusia adalah prosesor serial tidak berarti dia tidak dapat mengerjakan bekerja lebih satu tugas secara bersama-sama, yang memungkinkan manusia melakukan itu adalah dengan cara bergantian memprosesnya secara singkat. Hal ini beranalogi dengan komputer jika mengerkanan beberapa program sekaligus, walaupun tidakl sepenuhnya sama.

Long-term memory memiliki kapasitas tidak terbatas, berisi simbol-simbol dan struktur berupa gumpalan-gumpalan yang menyimpan informasi yang dapat berupa digit, kata, gambar, dal lain sebagainya. Tempat penyimpanan tersebut sangat ringkas sehingga keseluruhan konfigurasi stimulus mungkin dirancang oleh symbol tunggal. Hanya membutuhkan beberapa ratus milidetik untuk mengambil informasi, tetapi butuh waktu lebih lama untuk menyimpan informasi kedalamnya (antara 5K – 10 K detik untuk K symbol) yang artinya dibutuhkan waktu 50 -100 detik untuk menghapal 10 digit, tetapi sekali tersimpan maka dengan cepat dapat diingat kembali.

Short-term memory merupakan bagian dari prosesor yang ukurannya sangan kecil, hanya menyimpan lima sampai tujuh symbol. Walau begitu hanya dua symbol saja yang dapat dighunakan selama tugas lain sedang dilakukan. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan menulis sangat cepat, mamapu mengingat sederetan nomor telepon yang panjang walaupun tidak untuk jangka waktu yang lama. Ini beranalogi dengan register pada komputer.

Memori eksternal dalam sistem pemrosesan mausia meliputi ekternal media seperti kertas atau papan tulis. Waktu akses yang dibutuhkan mata untuk menemukan lokasi yang sudah diketahui sangat cepat (sekitar 100 milidetik) dan waktu untuk membacanulis sekitar 50 milidetik. Sedangkan waktu untuk menulis lebih cepat dari LTM sekitas 1 detik per simbol

Prosesor terdiri dari tiga bagian, yaitu short term memory, elementary processor, dan interpreter yang menerjemahkan sebagian atau seluruh instruksi program pemecahan masalah. Program pemecahan masalah digunakan seorang individu tergantung pada jumlah variabel dan intelegensia dari pemecah masalah.

Keterbatasan Pemrosesan Informasi Manusia

Pengambilan keputusan yang dilakukan menusia dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, kesimpulan induktif (hasil observasi, dan intuitif. Proses ini tidak berdasarkan algoritma yang memungkinkan analisis pada seluruh alternatif sehingga dapat dihasilkan pengambilan keputusan yang optimal. Singkatnya manusia cenderung menggunakan pendekatan heuristic, dengan mengeliminasi alternatif tanpa penjelasan dan hanya untuk mengurangi area pencarian saja.

Ada beberapa bukti yang menunjukan hubungan antara pemecahan masalah secara heuristik dengan keterbatasan pemrosesan informasi. Sebagian keterbatasan terdapat pada short-term memory, sebagian lagi pada kemampuan mendeteksi perbedaan, juga terdapat pada kemampuan untuk menmbangkitkan, mengintegrasikan, dan menterjemahkan data probabilistik.

Keterbatasan Short-Term Memory

Keterbatasan Short-term memory berdasarkan penelitian empirik menenjukan bahwa short-term memory dapat menampung lima sampai sembilan simbol, George A. Miller menyebutnya dengan frase “the magical number seven, plus or minus two”. Hal ini dapat diatase dengan penggunaan grafik untuk menunjukan data berupa angka yang banyak. Grafik biasanya efisien dalam mrnunjukan trend, hubungan, dan ukuran relative.

Pembatasan digit kode pos di Amerika dengan lima digit angka disesuaikan dekan batas kemanpuan short-term memory terbukti lebih efektif dari sistem kode pos Canada yang menggabungkan huruf dan angka dalam format ANA NAN (A =alphabet N= numerik).

Keterbatasan Kemampuan Membedakan

Kemampuan manusia untuk mengidentifikasi perbedaan sangat penting untuk mendekteksi adanya error (mudah membedakan mana data yang benar dan salah) dari variasi data yang mereka terima. Dengan kata lain, bagaimana manusia mengevaluasi pentingnya membedakan misalnya antara selisih profit atau selisih biaya?

Beberapa bukti berdasarkan hukum Weber, dalam pemrosesan data menunjukan bahwa pembaca laporan keuangan mempertimbangkan perbedaan berdasarkan ukuran relatifnya dibanding jumlah absolutnya. Misalnya 10% variasi dari anggaran penjualan sebesar $100.000 (variasi @10.000) sama pentingnya dengan 10% biaya penjualan sebesar $10.000 (variasi $1.00).

Hukum Werber juga terjadi ketika pada tahun 1980, Bank Amerika memperkenalkan uang koin baru, dan public menolaknya. Ketika ditanyakan para responden mengatakan bahwa sulit membedakan antara koin satu dollar dengan koin seperempat dollar, dan terlalu jauh perbedaan antara koin 50 sen dengan koin 10 sen.

Keterbatasan Menangani Data Probabilistik

Pengambil keputusan seringkali membutuhkan untuk memahami, memproses, dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Terdapat bukti yang menunjukan defisiensi serius dalam performansi manusia sebagai mahluk intuitif.

Beberapa defisiensi yang diidentifikasi antara lain:

Kelemahan pemahaman intuitif terhadap dampak variabnsi dari sampel yang sedikit.

Kelemahan dalam mengidentifikasi korelasi dan kausalitas.

Terjadinya bias heuristic dalam perkiraan-perkiraan probabilistic

Kelemahan kapabilitas dalam mengintegrasikan informasi.

Strategi Pemrosesan Informasi Manusia

Dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut manusia mengadopsi strategi, dua diantara adalah concreteness dan anchoring and adjustment.

Konsep concreteness adalah bahwa pengambil keputusan bertendensi menggunakan informasi yang hanya dapat dibaca dan dapat ditampilkan saja. Tidak ada maksud untuk mencari data yang disimpan dalam memori atau mengubah atau mengolah data yang tersedia.

Konsep dari anchoring and adjustment adalah bahwa manusia bertendensi untuk membuat penilaian dengan memastikan titik jangkar dan mengambil penilaian dengan titik ini. Perilaku penetapan suatu titik jangkar (anchoring) dan penilaian tersebut mengurangi kebutuhan pengolahan informasi. Fenomena ini sering terjadi pada proses penganggaran, perencanaan, dan penentuan harga.

Etika Lingkungan Hidup Sebagai Landasan Kebijakan Yang Berpihak Terhadap Kelestarian Lingkungan

Krisis lingkungan hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang “nir-etik”. Artinya, manusia melakukan pengelolaan sumber-sumber alam hampir tanpa peduli pada peran etika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologis yang dihadapi umat manusia berakar dalam krisis etika atau krisis moral. Umat manusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau mengganti norma-norma yang seharusnya dengan norma-norma ciptaan dan kepentingannya sendiri. Manusia modern menghadapi alam hampir tanpa menggunakan ‘hati nurani. Alam begitu saja dieksploitasi dan dicemari tanpa merasa bersalah. Akibatnya terjadi penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam seperti lenyapnya sebagian spesies dari muka bumi, yang diikuti pula penurunan kualitas alam. Pencemaran dan kerusakan alam pun akhirnya mencuat sebagai masalah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut; pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kelima, terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana. Keenam, terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dari sinilah jelas bahwa: setiap warganegara atau masyarakat tentunya mempunyai hak yang sama atas pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan sekaligus perusakan lingkungan hidup.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk terus menjaga kelestarian secara bersinergi bagi semua pihak. Baik dari perwujudan kebijakan pemerintah dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Jika pemerintah mampu memberikan kebijakan yang berpihak terhadap kelestarian lingkungan, maka dengan sendirinya masyarakat juga akan mengikuti dan bahwa mendorong terwujudnya lingkungan yang lestari dan kenyamanan.

Realitas memperlihatkan kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun.

Salah satu data yang dapat dijadikan rujukan yakni menggunakan brown indicator yakni Jumlah emisi karbondioksida (CO2) (metrik ton). Konsentrasi CO2 mengambarkan informasi tentang perubahan iklim. Gas rumah kaca (GRK) antara lain CO2, metan, dan CFC yang dihasilkan oleh kegiatan manusia (antropogenik), dalam konsentrasi yang berlebihan di lapisan biosfer memicu terjadinya pemanasan global dan selanjutnya mengakibatkan perubahan iklim. Emisi GRK dinyatakan dalam konsentrasi CO2 atau CO2-equivalent.[1]

Penyebab lain kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun adalah, karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan. Hal ini terjadi mengingat kelemahan kekuatan politik dari pihak-pihak yang menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

Seperti diketahui, pada saat ini perjuangan untuk melestarikan lingkungan hanya didukung sekelompok kecil kelas menengah yang kurang mempunyai kekuatan politik dalam pengambilan keputusan.  Seperti kelompok – kelompok peduli lingkungan, LSM, individu – individu yang aktif dalam pelestarian lingkungan dan kritis terhadap kebijakan- kebijakan yang merugikan lingkungan, serta kalangan akademisi.

Orientasi hidup manusia modern yang cenderung materialistik dan hedonistik juga sangat berpengaruh. Kesalahan cara pandang atau pemahaman manusia tentang sistem  lingkungannya, mempunyai andil yang sangat besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dunia saat ini. Cara pandang  dikhotomis yang yang dipengaruhi oleh paham antroposentrisme yang memandang bahwa alam merupakan bagian terpisah dari manusia dan  bahwa manusia adalah pusat dari sistem alam mempunyai peran besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan (White,,1967, Ravetz,1971, Sardar, 1984, Mansoor, 1993 dan Naess, 1993). Cara pandang demikian telah melahirkan perilaku yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya. Disamping itu paham materialisme, kapitalisme dan pragmatisme dengan kendaraan sain dan teknologi telah ikut pula mempercepat dan memperburuk kerusakan lingkungan baik dalam lingkup global maupun lokal, termasuk di negara kita.[2]

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karenanya alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.[3]

Dalam bukunya, Ethica Nocomachea, Aristoteles menandaskan, “semua pengetahuan dan setiap usaha manusia itu selalu mengejar suatu tujuan tertentu yang dipandangnya baik atau berharga.”[4]. Masalah mulai timbul pada saat kita menganalisis arti dan tujuan yang baik itu. Apakah kebaikan tersebut adalah kebaikan individual, sosial atau ekologis? Itulah masalah pokok yang telah melahirkan banyak dilema etis.

Untuk keluar dari suatu dilema persoalan terutama masalah etika lingkungan hidup, diperlukan pijakan keyakinan yang dapat mengarahkan secara utuh. Agama dalam hal ini Islam dapat memberikan suatu keyakinan pijakan terhadap persoalan pelestarian lingkungan.

Upaya mengatasi krisis lingkungan, secara etis, harus melibatkan berbagai landasan etis yang memang benar-benar memposisikan manusia dan alam sama-sama derajatnya, baik dalam ketinggiannya (biosentrisme dan ekosentrisme), maupun dalam kerendahannya (etika kepedulian) sekaligus membingkainya dengan etika bersama yang mengikat secara transenden.

DAYA DUKUNG LINGKUNGAN UNTUK PENATAAN RUANG
•Adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya (UU 32/2009 –PPLH)
•Dua tipe daya dukung, yaitu daya dukung ekologi dan daya dukung ekonomi (Caughley,1979)
– daya dukung ekologi menjelaskan ukuran herbivora dan populasi tanaman yang dapat dicapai secara alami apabila keduanya dibiarkan berinteraksi tanpa ada intervensi manusia.
–daya dukung ekonomi menjelaskan suatu kesetimbangan yang ditimbulkan oleh kelestarian pemanenan populasi herbivora. Dalam konteks ini, perbedaan manajemen dapat berimplikasi pada ukuran populasi optimal yang diperoleh.

Daftar pustaka:

  1. Yusran dan Setiawan Agus.”Karakteristik Sumberdaya Alam”. http://www.rudyct.com/PPS702-ipb/02201/kel2_012.htm (diakses 20 juli 2001)
  2. 2. Abdul.” Upaya Meletakkan Reformasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Komprehensif”. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8566/
3.      Admin.”Manusia Sebagai Pengolah Informasi”..http://www.wanbis.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=18 (diakses 8 januari 2010)
4.      Moersidik, Setyo S.”Daya Dukung Lingkungan Untuk Penataan Ruangan”. http://www.perwaku.org/index.php?option=com_content&view=article&id=151:daya-dukung-lingkungan-untuk-penataan-ruang&catid=40:artikel-dan-opini&Itemid=77 (diakses 6 May 2010)